WNA Juga Dapat Layanan BPJS Kesehatan di Indonesia

WNA Juga Dapat Layanan BPJS Kesehatan di Indonesia

JAKARTA - Jaminan kesehatan bukan lagi hak eksklusif bagi warga negara Indonesia saja. Di balik layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat lokal, ternyata terdapat fakta menarik: warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia juga berhak atas perlindungan kesehatan nasional.

Mereka yang datang dari luar negeri dan tinggal untuk waktu tertentu di Indonesia kini bisa mengakses layanan kesehatan yang sama seperti masyarakat lokal, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Singaraja, Joys Karman Nike Palupi, menyampaikan bahwa hal ini bukan kebijakan baru, tetapi memang sudah menjadi bagian dari ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. “Minimal sudah tinggal di Indonesia selama 6 bulan terakhir, ada izin tinggal resmi, jadi pekerja atau investor. Harus ada badan usaha yang menaungi atau sebagai pemberi usaha,” ujar Joys.

Baca Juga

Menteri ESDM Titipkan Pengelolaan Sumur Tua ke Bupati

WNA di Buleleng Manfaatkan BPJS untuk Akses Kesehatan

Wilayah Kabupaten Buleleng menjadi salah satu contoh implementasi nyata dari layanan inklusif ini. Di daerah ini, ratusan WNA tercatat telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga ahli, teknisi, atau investor yang bergerak di sektor industri dan pariwisata, khususnya akomodasi wisata.

Dari segi kelas layanan yang dipilih, para WNA ini cenderung memilih kelas 1 dan kelas 2, yang memberikan fasilitas dan akses yang relatif lebih baik dalam sistem pelayanan kesehatan. Jumlah premi dan hak pelayanan yang mereka peroleh pun sama seperti peserta lainnya, tanpa diskriminasi.

Joys menambahkan bahwa alasan banyak WNA tertarik bergabung dengan BPJS Kesehatan cukup masuk akal dan praktis. “Banyak WNA yang bergabung karena menurut keterangan dari mereka yang pernah kami temui menyatakan alasan bergabung karena premi yang dibayarkan relatif murah. Selain itu di sini kata mereka ketemu dokter spesialis gampang,” jelasnya.

Alasan ekonomis dan kemudahan akses layanan inilah yang kemudian membuat program ini relevan tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga komunitas ekspatriat yang bermukim di daerah seperti Buleleng.

Kepesertaan di Buleleng Hampir Merata, Tapi Belum Optimal

Perluasan akses jaminan kesehatan ini tentu tak lepas dari capaian kepesertaan secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng. Per 1 Juni 2025, BPJS Kesehatan Singaraja mencatat 97,93 persen penduduk Buleleng telah terdaftar sebagai peserta. Dari total 828.152 penduduk, sebanyak 811.035 orang telah memiliki nomor kepesertaan.

Namun, Joys mencatat bahwa jumlah kepesertaan aktif masih belum seimbang. Dari total peserta, hanya 639.456 orang yang statusnya aktif atau sekitar 77,17 persen. Artinya, sekitar 171.000 lebih peserta saat ini tidak aktif membayar atau tidak memperpanjang keanggotaannya.

Kepesertaan ini dibagi ke dalam enam segmen utama. Yang terbanyak adalah segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Buleleng, diikuti oleh segmen PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat, Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPU PN), dan Bukan Pekerja (BP).

Rendahnya jumlah peserta aktif masih menjadi tantangan yang ingin terus diselesaikan. Meski jumlah total terdaftar mendekati angka universal health coverage (UHC), namun jika statusnya tidak aktif, manfaat jaminan kesehatan pun tidak bisa dinikmati secara optimal.

Mengintegrasi Warga Lokal dan WNA dalam Sistem Kesehatan

Keikutsertaan WNA dalam program BPJS Kesehatan menunjukkan bagaimana Indonesia mulai membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif. Tak hanya menyasar warga ber-KTP Indonesia, tapi juga mencakup orang asing yang secara sah tinggal dan beraktivitas di dalam negeri.

Bagi wilayah-wilayah yang menjadi tujuan wisata atau pusat investasi asing seperti Buleleng, ini bisa menjadi langkah strategis. Dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada WNA, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam memperlakukan semua penduduknya—baik asli maupun asing—secara setara dalam hal akses layanan publik.

Apalagi jika mereka berkontribusi terhadap perekonomian lokal, seperti membuka usaha atau bekerja di sektor-sektor penting. Dengan demikian, jaminan kesehatan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bisa dipandang sebagai bagian dari layanan fasilitas negara kepada kontributor pembangunan.

Namun tentu saja, regulasi dan verifikasi tetap diberlakukan secara ketat. BPJS Kesehatan hanya melayani WNA yang telah memiliki izin tinggal resmi minimal enam bulan dan berada dalam naungan badan usaha yang sah. Ini penting agar program tetap akuntabel dan tepat sasaran.

Menatap Masa Depan Sistem Kesehatan yang Setara

Langkah BPJS Kesehatan dalam menerima WNA sebagai peserta program menunjukkan bahwa prinsip universalitas layanan kesehatan mulai diterapkan di Indonesia. Dengan menjaga standar layanan, transparansi premi, dan akses yang merata, sistem ini membuka peluang untuk menjadi model pelayanan kesehatan publik yang lebih luas dan tidak diskriminatif.

Bagi daerah seperti Buleleng yang terus berkembang, khususnya dalam sektor pariwisata dan investasi, model ini berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua kalangan—baik warga lokal maupun asing.

Kesadaran bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang, tanpa memandang kewarganegaraan, kini mulai tumbuh dan tercermin dalam praktik. Dan dengan data yang menunjukkan hampir seluruh penduduk Buleleng telah terdaftar, optimisme terhadap sistem kesehatan nasional yang inklusif dan kuat pun terus meningkat.