Menteri ESDM Titipkan Pengelolaan Sumur Tua ke Bupati
JAKARTA - Di tengah perhatian nasional terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, potensi sumur tua di Blora, Jawa Tengah, kembali mencuat sebagai titik penting pembangunan ekonomi daerah. Hal ini terlihat saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja ke Lapangan Sumur Tua Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Momen tersebut tak sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk mendorong pengelolaan sumur rakyat secara lebih serius, legal, dan terstruktur.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bahlil tampak memberikan perhatian khusus kepada kondisi dan aktivitas masyarakat sekitar yang masih aktif mengelola sumur minyak secara tradisional. Bahkan, ia sempat berbincang khusus dengan Bupati Blora, Arief Rohman, memberikan amanat khusus tentang pentingnya menjaga dan mengelola potensi besar yang dimiliki wilayah tersebut.
“Iya kemarin dititipi soal potensi sumur tua di Blora. Potensinya luar biasa,” ujar Arief Rohman usai menerima pesan tersebut dari Menteri ESDM.
Baca Juga
Potensi yang dimaksud bukan hanya sekadar kandungan minyak yang masih bisa dieksplorasi, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat dimaksimalkan dari aktivitas pertambangan sumur tua. Bupati Arief menegaskan bahwa sektor pertambangan, termasuk pengelolaan sumur tua, selama ini menjadi penyumbang signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Blora.
“Kegiatan pertambangan sumur tua di sini cukup membantu perekonomian daerah. Di PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja, 7,5 persen disumbang sektor sumur tua,” jelas Arief, menunjukkan kontribusi nyata sektor ini dalam pembangunan daerah.
Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan untuk menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya alam, diperlukan kejelasan hukum yang dapat melindungi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumur-sumur tua tersebut. Menteri Bahlil sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan sumur rakyat yang telah berlangsung puluhan tahun tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa payung hukum.
“Saya mengecek sumur masyarakat. Alasan kenapa kami membuat regulasinya, apalagi sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun. Kalau dibiarkan juga berdampak ke lingkungan,” terang Menteri Bahlil saat menjelaskan latar belakang kunjungannya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan sumur rakyat sangat penting agar masyarakat tidak merasa khawatir atau was-was dalam menjalankan aktivitas produksi minyak mereka.
“Biar tidak was-was dan terjamin oleh undang-undang. Akhirnya jadi produktif,” lanjutnya.
Pernyataan ini membuka ruang harapan baru bagi para penambang rakyat di Blora yang selama ini beroperasi dalam batas abu-abu hukum. Dengan adanya kepastian hukum, produktivitas dapat meningkat karena masyarakat akan merasa lebih aman dan memiliki dasar legal dalam bekerja. Tak hanya itu, dampak lingkungan pun bisa ditekan karena kegiatan pertambangan akan memiliki standar operasional yang ditetapkan dalam regulasi.
Bupati Blora pun menyambut baik langkah ini. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan dan identifikasi sumur-sumur tua di wilayahnya. Langkah ini dianggap penting untuk menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan tentu saja dukungan dari pemerintah pusat.
“Nantinya bisa menunjang perekonomian setempat. Kami masih petakan mana saja sumur-sumurnya. Masih tahap identifikasi,” kata Arief.
Langkah identifikasi ini tidak hanya penting dalam hal pendataan, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Dengan data akurat, pengembangan wilayah tambang dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Selain dari aspek ekonomi dan hukum, keberadaan sumur tua ini juga menyimpan potensi pemberdayaan sosial. Salah satu tokoh lokal, Siswanto, pernah berharap agar pengelolaan sumur rakyat bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pengelolaan sumur tua bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi mikro sekaligus mengatasi persoalan pengangguran di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan bisa berperan aktif menjembatani aspirasi masyarakat dengan regulasi dari pusat. Jika dikelola dengan baik, sumur tua bukan hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga simbol kolaborasi antara negara dan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Komitmen Menteri ESDM dalam mengatur dan memberdayakan pengelolaan sumur tua di Blora memberi sinyal bahwa pemerintah tidak sekadar fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga memberi ruang bagi pengelolaan sumber daya secara partisipatif oleh masyarakat.
Semangat ini diharapkan menjadi awal bagi perubahan paradigma dalam pengelolaan tambang rakyat. Tidak lagi sebagai aktivitas informal yang rentan konflik dan masalah lingkungan, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi formal yang mendukung ketahanan energi nasional dan kemandirian ekonomi daerah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sumur tua Blora dapat menjadi contoh nyata bahwa sumber daya yang dikelola dengan bijak akan membawa berkah dan bukan sekadar menjadi cerita masa lalu. Tantangan ke depan tentu masih banyak, tetapi langkah awal ini memberi harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi Blora dan masyarakatnya.
Rekomendasi
