Dorong Transformasi Koperasi dan UMKM Lewat Basis Data
JAKARTA - Transformasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Dalam dinamika ekonomi nasional, sektor ini memainkan peran fundamental sebagai fondasi sosial ekonomi masyarakat. UMKM bahkan telah lama diakui sebagai penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik kontribusinya yang besar, berbagai tantangan struktural masih menghambat potensi maksimalnya. Oleh karena itu, membangun koperasi dan UMKM tidak bisa lagi hanya bersandar pada pendekatan programatik, tetapi harus beralih ke strategi berbasis data, refleksi, dan kebijakan kontekstual.
Ketua Dewan Pembina BACenter, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan bahwa pembentukan pusat studi koperasi dan UMKM sangat penting untuk memperkuat transformasi kelembagaan sektor ini. Ia melihat koperasi dan UMKM bukan hanya sebagai penyumbang signifikan terhadap pertumbuhan nasional, tapi juga sebagai kekuatan strategis dalam membentuk struktur ekonomi yang inklusif.
Realita saat ini menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, dan mencakup 99 persen dari unit bisnis di Indonesia. Namun, meski jumlahnya dominan, sekitar 67 persen pelaku UMKM masih berkutat di sektor informal. Hanya sekitar 15,8 persen yang mampu menembus pasar ekspor. Ini menjadi sinyal bahwa pendekatan lama dalam memberdayakan UMKM perlu direvisi secara menyeluruh.
Baca Juga
Tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM sangat beragam, mulai dari produktivitas yang rendah, inovasi yang belum berkembang optimal, hingga keterbatasan akses ke pasar dan pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya pada pelaku usahanya, melainkan juga pada sistem pendukung yang belum cukup kuat.
Hal serupa juga ditemukan dalam sektor koperasi. Meski sering disebut sebagai pilar ekonomi rakyat yang demokratis, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat rendah, hanya sekitar dua persen. Pemerintah menargetkan peningkatan angka ini hingga 5,5 persen dan bahkan 10 persen dalam jangka panjang. Untuk mencapainya, upaya yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan regulasi atau insentif. Diperlukan pembenahan total, mulai dari tata kelola, model pendanaan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
Transformasi kelembagaan koperasi dan UMKM tidak boleh didasarkan pada anggapan atau asumsi, melainkan pada pemahaman menyeluruh yang bersandar pada data. Dengan riset yang kuat, refleksi berbasis konteks lokal, dan pembelajaran dari praktik lapangan, program pemberdayaan ekonomi rakyat dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Burhanuddin, terdapat empat arah kerja utama yang perlu didorong dalam transformasi ini. Pertama, pembuatan kajian strategis berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan lebih presisi. Banyak kebijakan selama ini gagal menjawab kebutuhan nyata di lapangan karena dibuat tanpa basis data yang akurat.
Kedua, pembangunan ekosistem inovatif yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM. Inovasi tidak hanya dimaknai dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam pola kemitraan, akses informasi, serta kebijakan fiskal yang adil dan berpihak.
Ketiga, adopsi teknologi dan keberlanjutan harus dimasukkan dalam kerangka model bisnis koperasi dan UMKM. Hal ini penting agar sektor ini dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan daya saing di tingkat global.
Keempat, membangun kemitraan antara semua pihak terkait: pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Transformasi tidak mungkin dicapai jika koperasi dan UMKM hanya bekerja sendiri. Harus ada sinergi yang kuat dan saling mendukung.
Upaya ini juga memerlukan adanya platform reflektif seperti lembaga kajian independen yang mampu menjadi ruang diskusi lintas sektor. Di tempat semacam itu, gagasan tentang masa depan ekonomi rakyat bisa dipertemukan dan diuji secara konstruktif. Selain itu, lembaga ini dapat menghasilkan model pelatihan yang tidak generik, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta karakteristik sektor usaha masing-masing.
Pendekatan seragam dalam pelatihan UMKM selama ini terbukti tidak efektif. UMKM di bidang pengolahan makanan tentu memiliki kebutuhan berbeda dari UMKM digital atau pertanian. Oleh sebab itu, pelatihan dan insentif perlu dirancang berdasarkan profil sektor dan wilayah. Di sinilah data dan refleksi menjadi instrumen utama dalam menyusun strategi yang tepat dan berdampak.
Namun, strategi berbasis pengetahuan ini bukanlah pengganti dari kebijakan teknis atau intervensi fiskal. Ia adalah pilar pendukung yang memastikan kebijakan tersebut lebih tahan uji dan tepat sasaran. Tanpa riset yang jujur, pendampingan yang kontekstual, dan kerja lintas aktor, koperasi dan UMKM akan kesulitan naik kelas dalam struktur ekonomi nasional.
Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, dan perkembangan teknologi yang cepat, justru kekuatan ekonomi harus dibangun dari bawah. Artinya, dari masyarakat yang terorganisasi, dari usaha-usaha yang berkelanjutan, dan dari tata kelola ekonomi yang adil serta transparan.
Koperasi dan UMKM memenuhi semua kriteria itu. Mereka punya daya tahan, jangkauan sosial, dan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan khas Indonesia. Namun kekuatan ini hanya akan benar-benar terasa jika sistem di sekitarnya turut dibenahi, dan kapasitas manusianya terus diperkuat.
Burhanuddin menekankan bahwa membangun ekonomi rakyat bukan sekadar upaya teknis atau karitatif. Ini adalah pilihan politik dan moral. Jika bangsa ini ingin berdaulat secara ekonomi, inklusif dalam pertumbuhan, dan adil dalam distribusi, maka menempatkan koperasi dan UMKM sebagai subjek perubahan adalah jalan yang harus diambil.
Dengan demikian, koperasi dan UMKM tidak lagi dipandang sebagai kelompok penerima bantuan, tetapi sebagai penggerak utama yang memiliki hak, kapasitas, dan peran strategis dalam memimpin transformasi ekonomi nasional.
Rekomendasi
