Wali Kota Padang Fadly Amran Beberkan Pengalaman Hadapi Bencana di Seminar Apeksi Komwil I, Soroti 11 Korban Jiwa dan Bantuan Rp 4 Triliun
PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menyebut posisi geografis Padang di kawasan Ring of Fire membuat daerah itu berpotensi menghadapi banjir, longsor, gempa bumi, hingga tsunami. Potensi itu, katanya, menuntut kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya respons saat bencana terjadi.
Paparan tersebut disampaikan Fadly di hadapan delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Forum itu juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, serta Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan.
Bencana 2025 Tewaskan 11 Orang dan Rusak Infrastruktur
Fadly merinci bencana hidrometeorologi yang menimpa Kota Padang pada 2025 menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Ribuan rumah terdampak, sementara infrastruktur, pertanian, dan perikanan ikut mengalami kerusakan.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Anomali hujan ekstrem pada 3 Agustus 2026 menjadi catatan tersendiri. Peristiwa itu memicu banjir di sejumlah wilayah Padang dan memperkuat urgensi sistem peringatan dini yang berfungsi baik.
Pemerintah Pusat Dukung Pemulihan Rp 4 Triliun
Untuk memulihkan kondisi pascabencana 2025, Pemerintah Kota Padang menerima dukungan pemerintah pusat senilai Rp 4 triliun. Dana itu dipakai membangun sejumlah infrastruktur, termasuk bendungan yang terdampak bencana.
Fadly menilai pengalaman menghadapi rangkaian bencana menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan kapasitas BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan terus-menerus, bukan program sesaat.
Huntap 533 Unit Disiapkan bagi Warga Terdampak
Pemkot Padang juga membeli tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan Huntap melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” katanya.
Alokasi 533 unit Huntap itu menjadi bagian dari upaya relokasi warga yang kehilangan tempat tinggal. Jumlahnya menjadi salah satu komitmen pemulihan terbesar pascabencana 2025 di Padang.
Early Warning System hingga Pelatihan Warga Jadi Prioritas
Fadly menekankan keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, sistem peringatan dini dan pemberdayaan warga tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah kota.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” ujar Fadly.
Seminar tersebut turut menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar yang juga Wali Kota Padang periode 2004–2014. Perwakilan BNPB dan BPBD Sumatera Barat juga hadir sebagai narasumber.
24 Kota Teken Kerja Sama Bantuan Antardaerah
Seminar dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota untuk membantu daerah yang terdampak bencana. Penandatanganan dilakukan kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi.
Kerja sama itu menjadi mekanisme saling bantu antarkota saat bencana melanda. Bagi Padang, jaringan tersebut melengkapi pengalaman menghadapi bencana yang dipaparkan Fadly di forum Apeksi.
