SAPILIN, Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi untuk Sumbar dengan Risiko Tinggi Skor 176,82

PADANG — Sumatera Barat berada di kawasan dengan kerentanan bencana yang tidak bisa diabaikan. Wilayah ini berhadapan langsung dengan zona tumbukan lempeng tektonik, dilalui sistem Sesar Sumatera, berdekatan dengan zona Sesar Mentawai, serta memiliki pesisir yang menghadap Samudra Hindia.

Kondisi geografis itu membuat provinsi ini menghadapi ancaman berlapis, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api.

Skor IRBI 2025 Menempatkan Sumbar di Kelas Risiko Tinggi

Data terbaru menegaskan bahwa kebencanaan bukan persoalan di pinggiran agenda pembangunan. IRBI 2025 mencatat Sumatera Barat dengan skor 176,82 atau masuk kelas risiko tinggi.

Bencana yang paling banyak terjadi di provinsi ini meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Pada periode 1 Januari hingga 9 Agustus 2025, tercatat 44 kejadian bencana di Sumatera Barat dalam kompilasi data nasional.

Pengalaman banjir dan longsor pada penghujung 2025 menjadi pelajaran mahal. BNPB mencatat hingga 4 Januari 2026, rangkaian bencana tersebut menyebabkan 264 orang meninggal dunia, 74 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu jiwa mengungsi.

Mengapa Penanggulangan Bencana Butuh Pendekatan Tata Kelola Baru

Angka korban dan pengungsi itu bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat keluarga, rumah, mata pencaharian, sekolah, fasilitas publik, dan masa depan yang harus dipulihkan.

Penanggulangan bencana tidak boleh dipahami hanya sebagai pekerjaan saat bencana terjadi. Pemerintah dituntut mampu mengantisipasi risiko, membangun kesiapsiagaan, mengintegrasikan informasi, dan memastikan pemulihan berlangsung cepat serta berkeadilan.

Di titik inilah SAPILIN menjadi relevan. Sistem ini bukan semata aplikasi atau teknologi informasi, melainkan pendekatan tata kelola untuk menghubungkan berbagai kekuatan yang selama ini bekerja sendiri-sendiri dalam penanggulangan bencana.

Makna 'Sapilin' dan Semangat Kearifan Lokal Minangkabau

Dalam bahasa Minangkabau, sapilin bermakna terpilin jadi satu, terjalin, atau terikat erat bersama-sama. Penamaan SAPILIN merupakan bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai kuat bagi masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan bukan selalu ketiadaan data, melainkan data yang tersebar dan belum sepenuhnya terhubung. Informasi kebencanaan dapat berada pada BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, BMKG, BNPB, perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ketika informasi tersebut dapat dihubungkan dan dibaca dalam satu kerangka, pemerintah memiliki dasar lebih kuat untuk menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan secara cepat.

Data Jadi Dasar Keputusan, Masyarakat Bagian dari Ekosistem

SAPILIN diarahkan untuk membangun pola kerja tersebut. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, teknologi menjadi instrumen penghubung, dan koordinasi lintas sektor menjadi mekanisme kerja.

Masyarakat ditempatkan bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai bagian penting dari ekosistem ketangguhan daerah. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama.

Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran sangat penting karena sebagian besar respons pertama berlangsung di tingkat lokal. Dunia usaha memiliki sumber daya dan jaringan yang dapat dimobilisasi, sementara perguruan tinggi menyumbang pengetahuan dan riset.

Media berperan strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan di lingkungannya masing-masing.

Integrasi Harus Terwujud di Prosedur, Bukan Sekadar di Atas Kertas

Integrasi tidak boleh berhenti pada koordinasi antarlembaga di atas kertas. Integrasi harus diwujudkan dalam prosedur, data, komunikasi, sumber daya, latihan, dan pengambilan keputusan.

Pemerintah perlu mengetahui siapa melakukan apa, kapan harus bertindak, informasi apa yang dibutuhkan, bagaimana informasi tersebut diverifikasi, serta bagaimana keputusan diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Pemerintahan yang tangguh terhadap bencana pada akhirnya adalah pemerintahan yang mampu mengantisipasi, bukan sekadar merespons. SAPILIN menjadi ikhtiar Sumatera Barat untuk sampai ke titik itu.