Dody Tekankan Keadilan Sosial lewat Infrastruktur
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional harus menjawab pertanyaan mendasar mengenai orientasi pemanfaatan infrastruktur.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa seluruh proyek fisik yang dikerjakan pemerintah pada dasarnya dirancang dan dibangun sepenuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas.
Dody mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur dari seberapa banyak proyek yang selesai, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh warga di tingkat tapak.
Komitmen ini menjadi landasan utama Kementerian PU dalam menyusun prioritas program kerja ke depan.
"Kita harus selalu kembali ke pertanyaan dasar: infrastruktur ini dibangun untuk siapa? Jawabannya jelas, untuk rakyat. Bukan sekadar untuk mengejar target angka atau simbol kemajuan, melainkan untuk memastikan kehidupan masyarakat sehari-hari menjadi lebih baik," ujar Dody di Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Dody menjelaskan bahwa fokus pelayanan publik Kementerian PU kini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah.
Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, pengairan sawah, hingga jalan konektivitas antarwilayah menjadi prioritas utama yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Pemerataan pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga menjadi perhatian khusus.
Dody menekankan bahwa masyarakat di pelosok memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang aman, andal, dan memadai layaknya kawasan perkotaan.
Selain itu, Kementerian PU terus membuka ruang partisipasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan.
Pendekatan ini dilakukan agar fasilitas yang dibangun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata warga lokal, bukan sekadar keinginan teknis di atas kertas.
Integrasi antara infrastruktur besar dan akses lingkungan permukiman juga terus diperkuat.
Kehadiran jalan tol atau bendungan skala besar dipastikan harus terhubung langsung dengan jalan-jalan desa dan jaringan irigasi rakyat agar manfaat ekonominya tidak terputus.
"Setiap fasilitas yang kita bangun dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, tugas utama kita adalah memastikan bahwa aset-aset ini benar-benar mempermudah mobilitas, meningkatkan pendapatan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Dody.
