Subsidi LPG 3 Kg dan Listrik Rp 244 Triliun di RAPBN 2027, Pemerintah Andalkan DTSEN untuk Perbaiki Penyaluran
SUMATERA BARAT — Subsidi energi kembali menjadi beban terbesar dalam struktur belanja negara. Dari total pagu subsidi Rp 387,88 triliun pada RAPBN 2027, pemerintah menyiapkan Rp 114,9 triliun untuk subsidi non-energi, sementara sisanya mengalir ke sektor energi.
Rinciannya, subsidi listrik mendapat porsi jumbo Rp 130,1 triliun, disusul LPG tabung 3 kilogram Rp 114,1 triliun, dan jenis BBM tertentu Rp 28,7 triliun. Kombinasi dua komoditas pertama saja sudah menelan lebih dari separuh total belanja subsidi nasional.
Lonjakan Subsidi Listrik dan LPG 3 Kg
Subsidi listrik menunjukkan eskalasi paling tajam. Realisasinya pada 2022 masih Rp 56,24 triliun, lalu merangkak naik rata-rata 12,9 persen per tahun hingga mencapai Rp 81,03 triliun pada 2025. Outlook 2026 sudah menembus Rp 110,41 triliun, dan RAPBN 2027 memasang target lebih tinggi lagi di angka Rp 130,1 triliun.
Pendorong utamanya adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta volume listrik bersubsidi yang terus bertambah. Pemerintah juga masih menanggung pembayaran kekurangan subsidi (selisih kurang bayar) tahun sebelumnya.
Hal serupa terjadi pada LPG tabung 3 kg. Volume penyaluran naik dari 7,8 juta metrik ton pada 2022 menjadi 8,5 juta metrik ton pada 2025. Meski kuota outlook 2026 ditetapkan 8,0 juta metrik ton, alokasi anggarannya justru membengkak menjadi Rp 114,1 triliun—menunjukkan biaya per unit yang semakin mahal.
BBM Solar: Kuota 18,6 Juta Kiloliter dan Harga Acuan Baru
Berbeda dengan LPG dan listrik, subsidi BBM tertentu justru lebih terkendali. Realisasi gabungan BBM dan LPG 3 kg pada 2022 tercatat Rp 115,61 triliun, turun menjadi Rp 104,13 triliun pada 2025, dan outlook 2026 diproyeksikan Rp 116,85 triliun.
Untuk minyak solar, pemerintah telah menyesuaikan besaran subsidi dari Rp 500 per liter pada 2022 menjadi Rp 1.000 per liter pada periode 2023-2026. Kuota penyaluran solar subsidi pada outlook 2026 dipatok 18,6 juta kiloliter.
Sementara itu, minyak tanah yang volumenya jauh lebih kecil—hanya sekitar 507,8 ribu kiloliter pada 2025—tetap dipertahankan dengan kuota 526 ribu kiloliter pada 2026. Perkembangan subsidi BBM ini sangat sensitif terhadap pergerakan ICP dan kurs rupiah.
DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Tepat Sasaran
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja subsidi tahun depan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Basis datanya memakai DTSEN, yang juga dipakai untuk memperkuat program graduasi kemiskinan.
"Dan menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran," kata Purbaya, Senin (17/8/2026).
Langkah ini menjadi ujian bagi pemerintah. Pasalnya, realisasi subsidi energi sejak 2022 hingga 2025 bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat—dari Rp 171,85 triliun pada 2022 menjadi Rp 185,17 triliun pada 2025, lalu melonjak ke Rp 227,26 triliun pada outlook 2026. Tanpa akurasi data yang mumpuni, beban fiskal untuk energi akan terus menggerus ruang belanja produktif lainnya.