Prabowo Dorong Energi Terbarukan Capai 100 Persen 2035
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang menatap ambisi besar dalam transisi energi nasional dengan target pemanfaatan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2035. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prabowo Subianto, saat kunjungannya ke Brasil, menegaskan komitmen serius dalam mengubah lanskap energi Indonesia ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dalam dialog bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Prabowo menegaskan bahwa penggunaan energi terbarukan merupakan fokus utama dalam agenda nasional, sejalan dengan tujuan global mengurangi emisi karbon dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan iklim. Komitmen ini juga pernah ia kemukakan dalam forum internasional seperti G20, di mana ia mengusulkan percepatan target Emisi Nol Bersih yang sebelumnya ditetapkan pada 2050, dengan optimisme bahwa capaian tersebut dapat dicapai jauh lebih cepat, bahkan sebelum 2040.
Tantangan dalam Realisasi Target Ambisius
Baca Juga
Walau bertekad kuat, Prabowo menyadari bahwa target ambisius ini bukanlah pekerjaan mudah. Proyeksi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 masih menunjukkan bahwa sekitar 61 persen bauran energi akan berasal dari sumber terbarukan. Namun, sisa 24 persen masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. Oleh karena itu, percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan harus dilakukan secara signifikan.
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan dengan langkah konkret, seperti penghentian dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan pembatalan proyek pembangkit fosil yang tercantum dalam RUPTL. Selain itu, pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam skala besar wajib dipercepat untuk mengejar ketertinggalan.
Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan yang Mendesak
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, memberikan gambaran kebutuhan percepatan yang sangat signifikan. Ia menilai bahwa pembangunan pembangkit energi terbarukan harus dipercepat hingga 4,5 kali lipat pada periode 2025-2029 dan bahkan mencapai percepatan 11 kali lipat pada 2030-2034 dibandingkan kecepatan saat ini.
Menurut Tata, tantangan terbesar terletak pada pendanaan yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ia menjelaskan, “SUSTAIN telah menghitung potensi pendanaan yang bisa dipakai untuk percepatan pembangunan energi terbarukan, yakni dari penambahan pungutan produksi batu bara ditambah investasi dari Cina, bisa membiayai minimal Rp 819,6 triliun, untuk pembiayaan 10 tahun RUPTL.”
Sumber Pendanaan dan Peran Strategis
Rinciannya, pungutan tambahan atas produksi batu bara berpotensi menghasilkan dana sebesar Rp 675,6 triliun. Di sisi lain, investasi dari Cina melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) diperkirakan dapat menyumbang Rp 144 triliun. Dengan dana sebesar itu, sekitar 77 persen kebutuhan pembangunan pembangkit swasta, jaringan transmisi, dan distribusi selama pemerintahan Prabowo pada periode 2025-2029 dapat terpenuhi.
Meski demikian, Tata menekankan bahwa dua sumber dana tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan. Ia mendorong adanya reformasi kebijakan fiskal dan energi yang lebih mendukung percepatan transisi energi nasional. Sebagai ilustrasi, investasi energi terbarukan di Indonesia pada 2023 hanya mencapai US$ 1,5 miliar, jauh di bawah kebutuhan yang diestimasi mencapai US$ 105,2 miliar sesuai RUPTL, atau setara dengan sekitar Rp 1.682 triliun.
Untuk itu, Tata menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam pengelolaan dua sumber pendanaan utama tersebut. “Danantara bisa mengelola dua sumber pendanaan ini untuk menggunakan langsung kepada proyek-proyek pengembangan energi terbarukan yang tercantum dalam RUPTL,” ujarnya.
Menuju Energi Bersih dan Berkelanjutan
Mendorong 100 persen energi terbarukan bukan hanya soal target angka semata, melainkan sebuah langkah penting bagi keberlangsungan lingkungan dan ketahanan energi nasional. Percepatan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri energi.
Keberhasilan mencapai target ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor baik domestik maupun internasional. Selain itu, kebijakan yang mendukung dan transparan akan menjadi faktor kunci agar investasi di sektor energi terbarukan dapat meningkat secara signifikan.
Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan pendanaan yang tepat, Indonesia dapat mempercepat transisi energi dan berkontribusi dalam upaya global menekan emisi karbon serta menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.
Rekomendasi
