Prabowo Targetkan 5.000 Jembatan Desa Rampung Akhir 2026, 10.000 Koperasi Merah Putih Sudah Beroperasi
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya membangun ekonomi dari desa dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa konektivitas antar-desa menjadi prioritas utama untuk menopang ketahanan ekonomi nasional yang terbukti bertahan saat krisis 1998.
Presiden menyebut ekonomi desa dan UMKM justru menjadi penyelamat ketika bank-bank besar tutup dan perusahaan-perusahaan besar bangkrut pada masa krisis moneter. Oleh karena itu, akses transportasi dan distribusi menjadi kunci agar roda ekonomi di kampung tidak terhenti.
Target Infrastruktur: 5.000 Jembatan dan 3.000 Titik Air Bersih
Hingga delapan bulan pertama tahun 2026, pemerintah mengklaim telah membangun 3.000 titik air bersih di desa-desa yang dikerjakan oleh TNI. Pembangunan ini menjawab keluhan warga yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan minum, mandi, hingga minum ternak.
"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya, Kamis (14/8/2025).
Presiden meminta para gubernur, bupati, camat, dan kepala desa untuk aktif melaporkan daerah-daerah yang masih membutuhkan jembatan. Jika pemerintah daerah tidak mampu mengatasi, pemerintah pusat akan turun tangan langsung.
Koperasi Merah Putih: Target 30.000 Unit pada Akhir 2026
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Saat ini, dari 10.000 koperasi yang telah berdiri, baru 3.300 unit yang beroperasi optimal dengan dukungan listrik, air, dan sistem digital terpusat untuk memantau stok.
Koperasi yang beroperasi optimal telah berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat, serta dilengkapi armada angkutan sendiri. Presiden menyebut ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia koperasi diorganisir dengan dukungan angkutan, sehingga panen tidak lagi rusak karena tidak ada pembeli atau truk pengangkut.
Pembagian Hasil Ojol Naik dan Ekonomi Hijau Berjalan
Presiden juga mengumumkan perubahan pembagian hasil antara pengemudi ojek online dan aplikator. Jika sebelumnya pengemudi hanya menerima 80 persen dari jerih payah kerja, kini mereka mendapatkan 92 persen setelah pemerintah memberikan rekomendasi kepada aplikator.
"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," ujarnya.
Di sektor lingkungan, pemerintah telah memberlakukan Sistem Registrasi Unit Karbon dan mendirikan bursa nilai ekonomi karbon yang mengadopsi standar dunia. Presiden menegaskan hutan yang dijaga akan mengurangi emisi karbon, dan negara-negara penghasil emisi besar bersedia membayar Indonesia atas jasa lingkungan tersebut.
Pada akhir pidatonya, Presiden menekankan pentingnya pembangunan manusia, dimulai dari pemenuhan gizi. "Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila dia lapar," pungkasnya.
