75 Persen Perusahaan Asuransi Sudah Penuhi Modal
JAKARTA - Persiapan perusahaan asuransi dalam memenuhi aturan permodalan minimum tahun 2026 menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir Juni 2025, sebanyak 108 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi telah mencapai ketentuan ekuitas minimum. Angka ini mencerminkan 75 persen dari total perusahaan yang diawasi oleh OJK.
Dalam konferensi pers RDK OJK, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, "Berdasarkan laporan bulanan per Juni 2025, terdapat 108 perusahaan yang telah memenuhi ekuitas minimum sesuai ketentuan 2026."
Jumlah perusahaan yang berhasil memenuhi syarat modal tersebut meningkat dari bulan sebelumnya. Untuk diketahui, pada Mei 2025 baru tercatat 106 perusahaan yang sesuai dengan regulasi modal minimum.
Baca Juga
OJK menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan ini dan siap melakukan asesmen terhadap berbagai alternatif langkah yang dapat ditempuh perusahaan demi memenuhi regulasi tersebut.
Ketentuan ekuitas minimum ini ditetapkan dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 yang mengatur perizinan dan kelembagaan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, termasuk versi syariahnya.
Rincian tahap awal dari ketentuan ini yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2026, terdiri atas:
Perusahaan asuransi: minimum ekuitas Rp250 miliar
Perusahaan asuransi syariah: minimum ekuitas Rp100 miliar
Perusahaan reasuransi: minimum ekuitas Rp500 miliar
Perusahaan reasuransi syariah: minimum ekuitas Rp200 miliar
Regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor perasuransian nasional dan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis. Kewajiban ekuitas minimum diharapkan dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi, memperkuat tata kelola, dan menjamin keberlanjutan industri asuransi di Indonesia.
Menurut OJK, pendekatan bertahap dalam implementasi aturan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri tanpa mengganggu operasional. Dalam proses pengawasan, OJK juga memberikan pendampingan dan konsultasi yang dibutuhkan.
Sementara itu, perusahaan yang belum memenuhi batas minimum ekuitas diharapkan segera melakukan langkah-langkah strategis, seperti konsolidasi, penambahan modal dari pemegang saham, hingga mencari investor baru.
Penerapan ketentuan modal minimum ini juga mendorong efisiensi dalam industri perasuransian. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar kemungkinan akan bergabung dengan entitas lain atau mengalihkan lisensi usahanya.
OJK mengimbau seluruh pelaku industri untuk memanfaatkan sisa waktu yang tersedia sebelum tenggat akhir 2026 guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.
Dengan 75 persen perusahaan telah memenuhi syarat modal minimum, langkah ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri asuransi di tanah air. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi perusahaan terhadap perbaikan struktur keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam waktu mendatang, OJK akan terus melakukan pengawasan dan mendorong percepatan bagi perusahaan yang belum memenuhi ekuitas minimum. Regulasi ini menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem asuransi yang sehat dan berkelanjutan.
Komitmen yang ditunjukkan oleh mayoritas pelaku industri memberikan harapan bahwa target 100 persen kepatuhan akan tercapai sebelum batas akhir yang ditentukan. Dengan demikian, industri asuransi Indonesia diharapkan siap menghadapi tantangan masa depan dengan fondasi permodalan yang lebih kuat dan tata kelola yang lebih baik.
Jika dilihat secara menyeluruh, peningkatan jumlah perusahaan yang telah mematuhi ketentuan ekuitas minimum menjadi indikator adanya keseriusan dari pelaku industri dalam menyambut kebijakan OJK. Adaptasi ini tentu tidak mudah, namun langkah proaktif dari perusahaan menjadi faktor kunci yang perlu diapresiasi.
Dalam situasi global yang dinamis, keberadaan perusahaan asuransi dengan fondasi modal yang kuat akan menambah kepercayaan publik. Ini juga menjadi dasar penting dalam menjamin kemampuan membayar klaim serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara umum.
Ke depan, sinergi antara OJK dan pelaku industri perlu terus diperkuat agar proses transformasi ini berjalan lancar. Langkah preventif dan dukungan teknis dari regulator akan menjadi faktor pendorong utama dalam mempercepat proses adaptasi.
Perjalanan menuju pemenuhan modal minimum ini juga merupakan momen bagi perusahaan asuransi untuk mengevaluasi strategi bisnisnya. Fokus tidak hanya pada pemenuhan modal, tetapi juga pada inovasi produk, efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.
Tantangan yang ada harus dijadikan peluang untuk menciptakan industri asuransi yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga kompetitif secara global. Langkah konsolidasi, kolaborasi, dan digitalisasi bisa menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menghadapi masa depan.
Dengan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak, transformasi sektor perasuransian menuju struktur yang lebih sehat dan kuat akan dapat terwujud. Harapannya, bukan hanya target 2026 yang tercapai, namun juga terciptanya fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.
Rekomendasi
