63.789 Pekerja di Indonesia Lapor Kena PHK Januari-September 2026, Jawa Barat Terbanyak 13.044 Orang
JAKARTA — Angka 63.789 laporan PHK itu berasal dari Satu Data Kemnaker yang mengacu pada laporan pekerja melalui sistem JKP. Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, pekerja yang kehilangan pekerjaan melaporkan sendiri statusnya ke sistem tersebut.
Lima provinsi mencatat laporan tertinggi. Setelah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, posisi berikutnya diisi Jawa Tengah dengan 5.585 pekerja dan DKI Jakarta dengan 4.587 pekerja.
Lima Provinsi dengan Laporan PHK Terbanyak
- Jawa Barat: 13.044 pekerja
- Banten: 7.733 pekerja
- Jawa Timur: 6.154 pekerja
- Jawa Tengah: 5.585 pekerja
- DKI Jakarta: 4.587 pekerja
Kemnaker menegaskan laporan yang masuk ke sistem JKP tidak langsung ditetapkan sebagai statistik. Ada tahapan pemeriksaan sebelum data diolah menjadi angka resmi.
Bagaimana Kemnaker Menyaring Laporan Ganda
Penyaringan dilakukan dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan pekerja dan tanggal terjadinya PHK. Jika ditemukan beberapa laporan dengan NIK sama dan jarak waktu kejadian kurang dari enam bulan, laporan itu diperiksa sebagai kemungkinan duplikasi.
Catatan yang teridentifikasi duplikat tidak dimasukkan kembali ke penghitungan statistik. Mekanisme ini dipakai agar angka yang disajikan tidak menghitung kejadian yang sama berulang kali.
Mengapa Angka PHK Bisa Berbeda Antar Publikasi
Kemnaker menjelaskan angka PHK dalam suatu publikasi dapat berbeda dari data yang pernah diterbitkan sebelumnya. Perbedaan itu dimungkinkan karena adanya pembaruan informasi dan penyesuaian dalam proses pengolahan data secara berkala.
Karena itu, perbandingan jumlah laporan PHK antar publikasi perlu mempertimbangkan waktu pemutakhiran dan batas akhir pengambilan data atau cut-off. Tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, perbedaan angka belum tentu menunjukkan perubahan jumlah PHK yang sebenarnya terjadi pada periode bersangkutan.
Bagi pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan, sistem JKP menjadi jalur pelaporan sekaligus akses manfaat. Data yang terkumpul dari sistem ini menjadi rujukan pemerintah pusat dalam membaca tekanan ketenagakerjaan di daerah, termasuk di Sumatera Barat.