PADANG PANJANG — Pelantikan Doni Hendra menandai dimulainya tugasnya sebagai pejabat definitif yang akan mengomandoi jalannya roda birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang. Pria kelahiran 3 Februari 1974 itu memiliki pengalaman panjang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rekam jejaknya mencakup urusan pemberdayaan pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat. Ia juga dipercaya menjabat Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Sumatera Barat.
Pengalaman di Pemprov Sumbar Jadi Modal Pimpin Birokrasi
Pengalaman menangani urusan pemerintahan dan pembangunan dinilai menjadi modal penting bagi Doni dalam memahami berbagai persoalan lintas sektor. Wali Kota Hendri Arnis berharap Sekdako baru mampu menjadi motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung efektif antara arah kebijakan kepala daerah dengan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
"Saudara harus mampu menjadi motor akselerasi pencapaian program-program unggulan yang telah menjadi komitmen kepala daerah," tegas Hendri Arnis dalam arahannya saat pelantikan.
Menurut Hendri, posisi Sekretaris Daerah strategis dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu irama. Koordinasi, komunikasi, dan kemampuan mengorkestrasi organisasi menjadi faktor penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
Tiga Penekanan Hendri Arnis untuk Sekda dan Pimpinan OPD
Dalam arahannya, Hendri Arnis memberikan tiga penekanan mendasar. Pertama, meningkatkan kedisiplinan ASN sebagai bagian dari penguatan integritas dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Kedua, seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan pencapaian target kinerja dengan orientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari dampak dan manfaat yang dihasilkan.
Ketiga, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harus terus diperkuat. Kejelasan pembagian tugas diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, sekaligus mencegah adanya urusan yang justru terabaikan atau terbengkalai.
Penataan Ruang hingga Narkotika Jadi Peta Persoalan Awal
Selain pembenahan internal birokrasi, Sekdako Doni Hendra diminta segera menyusun peta persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemetaan tersebut diperlukan agar berbagai isu strategis dapat ditangani secara terarah, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penataan ruang, pengelolaan sampah, penanganan kemiskinan, hingga perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan birokrasi yang solid, disiplin, responsif, serta memiliki orientasi yang kuat terhadap hasil pembangunan.
Doni Hendra Siap Konsolidasi dan Pangkas Ego Sektoral
Menanggapi arahan tersebut, Doni Hendra menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang. Ia menegaskan akan langsung bekerja dan merapatkan barisan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Doni Hendra juga menyatakan komitmennya memangkas ego sektoral antar-OPD serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, seluruh program unggulan kepala daerah harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dilaksanakan secara cepat, tepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, mantan Pj. Sekdako Kuartini Deti Putri, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.