JAKARTA - Pemerintah menorehkan sejarah baru dalam upaya memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada Senin, 29 September 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal sebanyak 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kegiatan ini sekaligus menjadi momen terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan KPR subsidi di Indonesia.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa penyelenggaraan akad massal ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendukung target Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo.
“Akad ini akan menjadi akad massal terbesar dalam mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, yakni mendukung 3 juta rumah,” jelas Heru saat acara berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Penyelenggaraan akad massal ini mendapat perhatian khusus dari Tim Verifikasi Museum Rekor Indonesia (MURI). Secara resmi, kegiatan ini mencatatkan rekor baru sebagai “Akad Kredit Kepemilikan Rumah Serentak Kepada Debitur Terbanyak.
” Bentuk hybrid acara ini menghadirkan 200 MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dari berbagai segmen profesi untuk melakukan akad secara langsung di lokasi, sementara 25.800 debitur lainnya mengikuti proses akad secara online yang tersebar di 100 titik di 33 provinsi, melalui 39 bank penyalur FLPP.
Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan inisiatif strategis untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP. “Acara akad massal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mensukseskan Program Tiga Juta Rumah,” ujarnya. Menurut Heru, kombinasi akad langsung dan daring memastikan penyaluran KPR dapat menjangkau lebih banyak debitur dalam waktu bersamaan tanpa mengurangi kualitas layanan.
Sejak awal tahun, pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,67 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025. Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai 182.657 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Heru menjelaskan bahwa penyaluran FLPP ini melibatkan 38 bank penyalur serta 7.378 pengembang yang tersebar di 33 provinsi. “Penyaluran rumah subsidi melalui FLPP per 25 September 2025 telah mencapai 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun,” ungkapnya saat konferensi pers di kantor BP Tapera.
Program rumah subsidi ini tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi. Setiap pembangunan rumah membuka lapangan kerja bagi tukang, pekerja konstruksi, hingga pelaku usaha lokal seperti warung makan dan toko bahan bangunan di sekitar lokasi proyek. Efek berantai ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa bunga KPR subsidi tetap kompetitif dan tidak mengalami kenaikan. Hal ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mempermudah calon debitur dalam merencanakan pembayaran cicilan. Dukungan anggaran dan kebijakan bunga rendah menjadi kombinasi strategis untuk memastikan program ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas.
Acara akad massal ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Dalam setiap penyaluran FLPP, pemerintah memastikan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari bank penyalur hingga pengembang, sehingga program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga terus memantau perkembangan penyaluran KPR untuk memastikan bahwa target Program Tiga Juta Rumah dapat tercapai sesuai jadwal.
Dengan tercapainya rekor akad massal 26.000 unit KPR subsidi ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, kombinasi program rumah subsidi, penyaluran dana APBN, dan dukungan bunga rendah diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi keberlan